JADWAL SHALAT  Subuh 04:35 WIB | Dzuhur 11:47 WIB | Ashar 14:59 WIB | Maghrib 17:49 WIB | Isya 18:54 WIB
Header_harian_pelita

HARIAN PELITA

Golput, Dulu dan Kini

Minggu, 16 Maret 2014  |

Oleh Mohammad Nasih

Ada konotasi
tersendiri ketika
menyebut diri atau
disebut sebagai
golput (golongan
putih). Istilah “golput”
muncul pada masa
awal pemerintahan
Orde Baru menjelang
Pemilu 1971 sebagai
bentuk protes
terhadap hegemoni
rezim. Karena adanya
hegemoni tersebut,
kalangan kritis
menganggap bahwa
partai apa pun yang
menjadi pilihan saat
itu menjadi sama saja.

MEMANG  golput  saat  itu  dikam-panyekan  oleh  sekelompok  ak-tivis  dengan  tingkat  pendidikan
yang  tinggi  dan  pengalaman  dalam  akti-vitas  gerakan.  Sehingga,  mereka  memi-liki  kesadaran  politik  yang  terbilang  le-bih baik. Karena itulah, citra golput men-jadi positif.
Dalam suasana pemerintahan yang bi-rokratik  otoritarian  saat  itu,  pilihan  un-tuk  menjadi  golput  memang  membu-tuhkan  keberanian  tersendiri.  Sebab,  si-kap  golput  oleh  aparat  negara  dianggap
sebagai  tindakan  perlawanan  terhadap
negara  walaupun  sesungguhnya  memil-ih  merupakan  hak  warga  negara.  Mere-ka  yang  mengambil  pilihan  sikap  golput
juga bisa mendapat perlakuan yang tidak
baik  dari  aparat.  Keberanian  menghada-pi  represi  aparat
inilah  yang  mem-buat  pilihan  sikap
golput menjadi me-miliki  nilai  tam-bah  berupa  hero-isme.  Sebab,  men-jadi golput saat itu
tidak  cukup  han-ya  dengan  modal
pemahaman  ten-tang  politik  yang
lebih  baik  tetapi  juga  keberanian  yang
lebih besar menghadapi risiko.
Singkatnya,  rasa  bangga  kepada  si-kap  golput  disebabkan  oleh  romantisme
masa  lalu  bahwa  orang-orang  yang  me-milih golput adalah orang-orang yang me-miliki kualitas lebih. Di sinilah letak pili-han sikap golput seolah menjadi kebang-gaan tersendiri.
Namun, dalam situasi dan kondisi pas-ca  reformasi  yang  telah  mengalami  pe-rubahan  sangat  drastis,  pilihan  sikap
golput  mestinya  tidak  bisa  lagi  dibena-rkan,  apalagi  dibanggakan.  Sebab,  men-jadi  golput  berarti  tidak  memiliki  kon-tribusi  kepada  perbaikan  negara.  Mem-beri suara kepada orang atau partai yang
dipercaya  merupakan  salah  satu  jalan
strategis  bagi  warga  negara  yang  memi-liki  hak  pilih  untuk  memperbaiki  neg-ara.  Melalui  pejabat-pejabat  yang  dipil-ih  oleh  rakyat  itulah,  perbaikan  negara
bisa diharapkan. Dan jika seseorang su-dah  tidak  memiliki  lagi  kepercayaan  ke-pada pihak lain untuk melakukan perbai-kan,  maka  seharusnya  dia  mengajukan
diri  sendiri  untuk  menjadi  pejabat  yang
akan  memberi  perbaikan,  baik  dengan
maju  sebagai  calon  perseorangan  mau-pun  terlebih  dahulu  mendirikan  partai
politik sendiri.
Dalam  konteks  sekarang,  semua  war-ga  negara  justru  dituntut  untuk  mem-beri  kontribusi  yang  nyata  dalam  poli-tik. Orang-orang yang memiliki wawasan
dan kemampuan lebih dalam politik seha-rusnya mengambil peran signifikan un-tuk  memperbaiki  negara.  Dengan  kele-bihan  itu,  seharusnya  merekalah  yang
menjadi  pemimpin  negara  dengan  men-jadi penyelenggara yang mengisi seluruh
rumpun kekuasaan yang ada, baik ekse-kutif,  legislatif,  maupun  yudikatif.  Mer-eka  tidak  bisa  hanya  “berteriak-teriak”
dari luar gelanggang politik tanpa memi-liki kekuatan signifikan dalam menentu-kan kebijakan.
Mereka  yang  masih  memilih  men-jadi  golput  sesungguhnya  tidak  menger-ti perubahan situasi dan tidak memaha-mi  tanggung  jawab  sebagai  warga  nega-ra  untuk  membangun  peradaban  politik
yang  baik.  Menjadi  golput,  karena  itu,
justru  menunjukkan  kelatahan  sikap,
ketidakpahaman  terhadap  makna  poli-tik, dan ketidakmampuan dalam berkon-tribusi secara nyata dalam politik.  Situa-si dan kondisi politik sekarang memerlu-kan upaya lebih kuat untuk memperbai-ki negara dengan cara luar biasa.
Saat  ini,  diperlukan  pejuang  politik
yang mau memberi pendidikan politik ke-pada  masyarakat  luas  dan  lebih  utama
dengan memasuki secara langsung med-an politik, agar memiliki posisi yang jelas.
Jika tidak masuk dalam struktur politik,
maka dia mesti memiliki kemampuan dan
keberanian  untuk  mengorganisasi  ma-syarakat untuk mendukung calon terten-tu yang dinilai memiliki kapasitas, kapa-bilitas, kompetensi, dan komitmen untuk
menjadi penyelenggara negara.
Politisi  yang  idealis  tetap  ada  walau-pun jumlahnya tidak banyak. Dan mere-ka inilah yang seharusnya mendapat du-kungan  dan  advokasi  politik  agar  dapat
masuk dalam medan kekuasaan dan bisa
melakukan perjuangan politik dari dalam.
Sikap netral yang seringkali ditunjukkan
oleh  orang-orang  yang  merasa  diri  atau
dianggap baik dan bermoral, bisa menjadi
sikap  yang  tidak  jelas  karena  tidak  bisa
menjadi rujukan masyarakat yang mem-butuhkan  panduan  dalam  memilih  sia-pa  calon  yang  memang  memiliki  kuali-tas yang memadai.
Keberanian  untuk  menempatkan  diri
secara  tegas  dengan  mendukung  priba-di calon tertentu yang dianggap memiliki
kualifikasi sebagai politisi yang berkual-itas  sangat  diperlukan.  Yang  terpenting
adalah  tidak  menjadikan  keberpihakan
itu  sebagai  alat  untuk  mendapatkan
keuntungan materi, baik untuk kelompok
maupun  diri  sendiri.  Keberpihakan  itu
semata  diorientasikan  untuk  mengawali
pembangunan negara menjadi le bih baik.
Dan  jika  benar-benar  tidak  ada  lagi
partai politik yang bisa diharapkan kare-na di dalamnya penuh dengan calon yang
tidak  berkualitas,  maka  seharusnya  itu
justru menjadi tantangan bagi kaum cer-dik  pandai  dan  sekaligus  moralis  untuk
melakukan  upaya  ekstra  guna  merebut
atau  menguasai  partai  yang  ada,  atau
membuat partai baru yang akan berkom-petisi memperebutkan kekuasaan dalam
pemilu berikutnya.
Orang-orang  yang  merasa  diri  baik
harus  membuktikan  diri  bahwa  mereka
juga  memiliki  kemampuan  jika  diserahi
amanat  kekuasaan  dan  tidak  akan  me-nyelewengkannya. Sebab, jika itu terjadi,
mereka yang semula akan memilih men-jadi  golput  justru  bisa  membuat  orang
lain  yang  melihat  mereka  juga  mengam-bil sikap yang sama, menjadi golput kare-na  mereka.  Jika  demikian,  maka  mere-ka  tidak  berbeda  dengan  politisi  lainnya
yang  sebelumnya  sering  mereka  kritik
keras. Wallahu a’lam bi al-shawab. (Pen-ulis  adalah  pengajar  pada  Program
Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP
UMJ,  Jakarta,  serta  pendiri  Sekolah
Politik Monash Institute, Semarang)

Dibaca 30 kali

Tinggalkan komentar....