JADWAL SHALAT  Subuh 04:35 WIB | Dzuhur 11:47 WIB | Ashar 14:59 WIB | Maghrib 17:49 WIB | Isya 18:54 WIB
Header_harian_pelita

HARIAN PELITA

Ulama dan Politik

Rabu, 18 Desember 2013  |

Oleh Muhammad Haizun Niam

Ulama dikenal sebagai
sosok berilmu luas. Selain
keilmuan yang luas dan
tinggi, ulama juga memiliki
kecerdasan spiritual
yang mapan. Sehingga,
masyarakat menjadikannya
teladan dalam kehidupan.
Bagi mereka, ulamalah
yang ideal untuk dicontoh
di zaman yang semakin
“edan” ini. Sebab, ulama
merupakan “pewaris para
nabi”, yang akan menuntun
umat ke jalan yang
sempurna.

IDEALITAS  di  atas  pada  gilirannya
akan  menimbulkan  sikap  fanatik  di
masyarakat.  Kefanatikan  masyara-kat terhadap ulama ternyata menimbul-kan  efek  buruk  bagi  dunia  politik.  Si-kap tersebut memasung hak ulama un-tuk  berpolitik.  Dalam  artian,  mereka
mendistorsi  hak  ulama  dalam  berpoli-tik. Bahkan, masyarakat yang terlalu fa-natik  mengharamkan  ulama  untuk  ber-politik.  Paradigma  seperti  itu  tentunya
tidak  dapat  dibenarkan.  Sebab,  ia  akan
mendiskriminasi  ulama  untuk  berparti-sipasi dalam dunia politik.
Pandangan  masyarakat  tersebut  di-dasari ketidakrelaan apabila sang “pewar-is  nabi”  ikut  larut  dalam  dunia  politik
yang kadung dipandang kotor. Bagi mer-eka, sebaik apa pun seseorang, jika ter-jun ke politik, akan larut dalam lingkun-gan kotor. Seperti halnya telur yang jika
direbus  dengan  air  garam  akan  terasa
asin meskipun memiliki cangkang keras
dan  kuat.  Begitulah  analogi  yang  kerap
menjadi dasar argumen masyarakat me-larang ulama berpolitik.
Dewasa ini, dunia politik di Tanah Air
memang semakin memprihatinkan. Poli-tik, yang seharusnya menjadi salah satu
upaya  menciptakan  kemakmuran  pub-lik,  kini  beralih  menjadi  senjata  untuk
memperoleh keuntungan pribadi dan ke-lompok.  Politik  digunakan  untuk  mere-but  kekuasaan  demi  membantu  mem-percepat perolehan kekayaan. Maraknya
kasus-kasus  korupsi  sudah  menjadi
bukti.  Keadaan  yang  seperti  inilah  yang
menyebabkan  masyarakat  mengharam-kan  ulama  berpolitik.  Namun,  jika  ula-ma tidak boleh berpolitik, siapa lagi yang
akan menyelamatkan dunia perpolitikan
di Indonesia?
Dalam  suatu  negara  yang  sedang
mengalami  carut-marut  politik,  revolusi
merupakan  sebuah  keniscayaan.  Adan-ya perubahan diharapkan mampu men-ciptakan keadaan yang lebih baik. Dalam
hal  ini,  perlu  adanya  orang  baik  yang
mampu mengubah wajah perpolitikan di
Indonesia. Bukan hanya itu, sosok terse-but  juga  harus  memiliki  kecerdasan  in-telektual  dan  spiritual  yang  seimbang
dan mumpuni. Jika tidak, maka ia akan
menyebabkan  ketimpangan.  Intelektual-itas  tanpa  spiritualitas  rentan  pada  go-daan  untuk  berbuat  jahat  dan  spiritu-alitas  tanpa  intelektualitas  akan  sulit
melakukan  perubahan.  Jadi,  keduanya
harus seimbang.
Namun di zaman yang semakin “edan”
ini, sulit rasanya menemukan sosok yang
seperti itu. Hampir semua orang ikut ter-bawa edannya zaman. Yang memiliki in-telektualitas  tinggi  pun  “bobrok”  apalagi
orang awam. Ini tentunya akan semakin
parah.  Jika  menelisik  lebih  dalam,  han-ya ulamalah yang memiliki idealitas ked-ua hal tersebut. Keilmuannya yang tinggi
dan keagamaannya yang kuat merupak-an  modal  yang  cukup  untuk  itu.  Selain
itu,  ulama  merupakan  sosok  panutan.
Andai  saja  dia  masuk  dunia  politik  dan
menginspirasi  masyarakat  untuk  mem-benahi politik, maka Indonesia akan me-nyaksikan perubahan yang luar biasa.
Menukil dari sejarah Nabi Muhammad,
sang revolusioner sejati tersebut bukan-lah seorang nabi dan rasul saja, melain-kan  seorang  kepala  pemerintah  di  Ma-dinah.  Ini  membuktikan  bahwa  Rasu-lullah  juga  berkecimpung  dalam  politik.
Jika dikatakan bahwa ulama merupakan
“pewaris  nabi”,  maka  secara  tidak  lang-sung  ia  harus  mewarisi  segala  sesuatu
yang  diajarkan  nabi,  termasuk  politik.
Sehingga tidak ada alasan lagi untuk me-larang ulama berpolitik.
Ulama memang solusi yang tepat seb-agai agen perubahan negeri ini. Pernyata-an  ini  juga  dikuatkan  oleh  teori  Syeikh
Abdul Qodir Jaelani dalam upaya mem-bangun masyarakat madani. Yaitu, “Ilmu
Ulama”  (ilmu  para  ulama),  “Hikmu  Hu-kama”  (kebijaksanaan  para  hakim),  dan
“Siyasa Muluk” (perpolitikan). Yang mas-ing-masing memiliki filosofi dan maksud
tersendiri.  Dan  jika  teori  tersebut  di-jalankan dengan baik dan ditambah den-gan “al-tijaroh” (perekonomian), maka ia
akan  menciptakan  masyarakat  madani.
Sehingga dapat dikatakan, ulama meru-pakan penyelamat politik.
Parpol membutuhkan orang baik
Dalam  sistem  demokrasi,  partai  poli-tik merupakan unsur yang sangat pent-ing. Dapat dikatakan semua negara yang
menggunakan  sistem  demokrasi  pasti
memiliki  parpol.  Dalam  konteks  ini,  In-donesia  merupakan  negara  yang  paling
banyak memiliki partai politik. Dikatakan
penting karena parpol merupakan wadah
inkubasi pemimpin baru. Para pemimpin
harus melewati parpol terlebih dahulu se-belum  menduduki  kursi  pemerintahan.
Tanpa itu, ia tidak akan bisa.
Partai  politik  sebagai  penyedia  pe-mimpin  tentunya  harus  menyediakan
kader-kader  yang  unggul.  Sebab,  mer-eka  akan  menentukan  idealitas  suatu
partai. Jika orang-orang yang menghuni
suatu  parpol  itu  baik,  maka  eksistensi
partai tersebut juga baik. Namun jika se-baliknya, keburukanlah yang akan men-dominasi  partai  tetrsebut.  Sehingga,  ke-butuhan  partai  politik  terhadap  orang
baik merupakan sebuah keniscayaan.
Namun, kondisi perpolitikan indonesia
yang  semakin  buruk  menjadikan  partai
politik kini diselimuti orang-orang buruk.
Oleh sebab itu, secepatnya harus dilaku-kan perbaikan tiada henti. Hal ini dapat
dilakukan dengan melakukan perbaikan
dari dua sisi, yaitu sisi atas berupa kalan-gan elite dan sisi bawah yaitu masyara-kat. Berkecimpungnya ulama dalam par-tai  politik  akan  mempermudah  perbai-kan tersebut.
Pertama,  perbaikan  dari  atas.  Untuk
mewujudkan  birokrasi  yang  baik,  har-us dilakukan perbaikan terhadap orang-orangnya.  Sebab,  baik  buruknya  suatu
pemerintahan  dipengaruhi  oleh  peme-gang pemerintahan. Ini dapat dilakukan
dengan cara mengubah cara pandang bi-rokrat. Sejatinya, birokrat bukanlah pej-abat melainkan pelayan rakyat. Ini perlu
ditanamkan dalam benak kaum birokrat.
Sebab, jika mereka menganggap diri seb-agai  pejabat,  niscaya  akan  timbul  sikap
yang semena-mena.
Kedua,  perbaikan  terhadap  masyara-kat.  Membangun  negara  yang  baik  ten-tunya tidak lepas dari peran masyarakat
madani.  Masyarakat  yang  belum  kon-dusif  akan  menjadi  penghambat  terwu-judnya hal tersebut. Untuk itu, perlu ad-anya  perbaikan  terhadap  masyarakat,
terutama  pada  kaum  muda.  Adapaun
upaya  yang  paling  tepat  untuk  mere-alisasikan  itu  ialah  melalui  pengkader-an.  Mengkader  pemuda  secara  optimal
niscaya  akan  mencipta  calon-calon  pe-mimpin  masa  depan  yang  berkualitas,
yang berbekal ilmu para ulama, kebijak-sanaan  para  hakim,  dan  politik.  Walla-hu a’lamu bi Al- showab. (Penulis adalah
mahasiswa  IAIN  Walisongo  Semarang
dan Ketua Umum Perkumpulan Maha-siswa Politik Semarang)

Dibaca 175 kali

Tinggalkan komentar....