JADWAL SHALAT  Subuh 04:35 WIB | Dzuhur 11:47 WIB | Ashar 14:59 WIB | Maghrib 17:49 WIB | Isya 18:54 WIB
Header_harian_pelita

HARIAN PELITA

Menag: Indonesia Contoh Toleransi Terbaik

Selasa, 9 Juli 2013  |

Jakarta, Pelita

Barat harus belajar dari Indonesia bagaimana menciptakan kerukunan, kata  Menteri Agama Suryadharma Ali dalam Temu Wicara dengan Media tentang Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, di Jakarta, Selasa (9/7).

Menurut Menag, ungkapan tersebut dikutip dari pernyataan Lech Walesa, mantan Presiden Polandia, yang disampaikan pada Forum Presidential Lecture di Istana Negara beberapa waktu lalu. Menurut Lech Walesa, kerukunan antarumat beragama tidak saja menjadi perhatian nasional, tapi juga dunia internasional.

Dalam berbagai kesempatan bertemu dengan tamu asing, pejabat, wartawan, dan aktivis asing; Menag selalu menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Menag mengakui bahwa pernyataan ini sering membuat mereka terperangah. Sebab, lanjut Menag, selama ini mereka (pihak asing) memiliki back mind yang jelek tentang potret kerukunan umat beragama karena informasi dan gambaran yang keliru.  “Indonesia adalah contoh toleransi terbaik,” ujar Menag.

Potret Kerukunan

Menag mengilustrasikan salah satu potret kerukunan antarumat beragama dengan dijadikannya hari raya umat beragama, seperti Idul Fitri dan Natal sebagai hari libur nasional. Tidak hanya itu, Presiden dan Wakil Presiden ikut merayakannya.

Hal yang sama, kata Menag, berlaku juga bagi agama lainnya, termasuk Kong Hucu, meski ada pandangan bahwa Kong Hucu adalah agama juga budaya. Dengan pemeluk yang hanya 0,1 persen, hari besar Kong Hucu tetap diliburkan dan Presiden serta Wakil Presiden ikut merayakannya.  “Indonesia negara yang sangat menghormati pluralitas,” terang Menag.

Lebih jauh Menag menjelaskan kerukunan antarumat beragama adalah sesuatu yang dinamis. “Karena itu, kewajiban kita semua untuk bersama-sama menjaganya terus menerus. Dinamis, hari ini kita rukun besok belum tentu, bulan ini rukun bulan depan belum tentu, tahun ini rukun tahun depan belum tentu. Kerukunan harus terus diperjuangkan, dibina, dan dijaga,” katanya.

Secara terbuka, Menag juga menjelaskan bahwa isu yang paling seksi untuk diberitakan adalah masalah pembangunan gereja yang terhambat dan persoalan Ahmadiyah. Menurut Menag, tidak hanya pembangunan gereja yang menjadi problem, tapi juga rumah ibadah agama lain. Sementara yang sering dilansir media adalah masalah pembangunan Gereja Yasmin.

Masalah Perizinan

Ia menegaskan bahwa persoalan Gereja Yasmin jangan dibawa ke ranah agama. Pendirian rumah ibadah yang terhambat karena masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu juga berlaku di negara manapun. Pendirian Masjid Baitul Makmur di Jakarta juga terhambat karena tidak memperoleh IMB. Itu terjadi karena persyaratan IMB untuk mesjid tersebut tidak terpenuhi.  

Menag menjelaskan bahwa pembangunan Masjid Baitul Makmur, yang digagas Djan Farid (Menteri Perumahan Rakyat), juga terkendala. “Padahal dia pengusaha dan Ketua Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta. Gubernurnya, saat itu, Fauzi Bowo. Keduanya orang NU dan asli Betawi. Tetapi masjidnya tak dapat IMB karena persyaratannya tak bisa dilengkapi,” kata Suryadharma Ali.

Selain itu, Menag mencatat bahwa sebenarnya agama-agama minoritas justru diberi ruang untuk membangun rumah ibadahnya. “Data yang dihimpun badan litbang dari tahun 1977-2004, pertumbuhan masjid 64 persen, sedangkan rumah ibadah Katolik 152 persen, Kristen 133 persen, Hindu 475 persen, dan Buddha 368 persen. Ada pandangan bahwa umat mayoritas menghambat pembangunan dilihat dari tuduhan ini, tuduhan tersebut tidak terbukti,” paparnya.

 Pada kesempatan itu Menag mengimbau agar jika muncul persoalan perbedaan pandangan dan persoalan lainnya yang bisa mengganggu kerukunan antarumat beragama hendaknya tidak dikipasi atau dipanas-panasi sehingga suasana yang sudah baik dapat terpelihara secara berkelanjutan. “Saya minta, sekecil apa pun soalnya, jangan dikipasi atau dikompori,” pintanya.

Ia mengaku kecewa ada pihak yang ingin membesarkan persoalan kehidupan beragama di Indonesia. Padahal kehidupan antarumat beragama di Indonesia tergolong baik. Namun di sisi lain, suasana damai dan harmonis itu bersifat dinamis, setiap saat bisa berubah. Karena itu, perlu upaya merawat kerukunan dengan cara tidak mengompori persoalan yang ada.

Definisi Kerukunan

Sementara itu, ketika dimintai penjelasan tentang definisi kerukunan, Sekjen Kemenag Bahrul Hayat menjelaskan bahwa kerukunan adalah kondisi hubungan antarumat yang saling menerima dan menghargai dalam wilayah NKRI. Indikator kerukunan bisa dilihat pada adakah sikap menerima, saling menghormati,dan kerja sama dalam tindakan nyata.

Menurut Bahrul, kalau ada kasus terkait rumah ibadah, itu bukan mewakili keseluruhan kerukunan umat beragama. Soal kepercayaan tetap diwadai dan diurus oleh Kemendikbud. Di sana ada aliran kepercayaan. Hak-hak sipil yang belum dilayani tetap diupayakan untuk diselesaikan.

“Hal ini memang masih dibahas terus antarkementerian dan diharapkan dapat dituangkan dalam  Rancangan Undang Undang Kerukunan Antarumat. Termasuk layanan pernikahan dan identitas kependudukan,” kata Bahrul Hayat. (rud)

Dibaca 83 kali

Tinggalkan komentar....