JADWAL SHALAT  Subuh 04:35 WIB | Dzuhur 11:47 WIB | Ashar 14:59 WIB | Maghrib 17:49 WIB | Isya 18:54 WIB
Header_harian_pelita

HARIAN PELITA

UU ASN untuk Kendalikan Ledakan Pensiunan 2010-2024

Rabu, 3 Oktober 2012  |

Agun: Reformasi Birokrasi Kalah Bagus dari Ekonomi dan Politik

Jakarta, Pelita

Reformasi ekonomi dan politik di Indonesia telah berjalan dengan baik, namun reformasi birokrasi yang melibatkan 4,7 juta aparatur sipil negara (ASN)  berjalan lamban dan belum mampu mencapai prestasi terbaik dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

“Itu terjadi karena belum semua komponen dalam pengembangan sumberdaya ASN tersentuh program reformasi birokrasi ,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa di sela-sela workshop “Bedah RUU Tentang Aparatur Sipil Negara”  di Jakarta, Rabu (3/9).

Menurut Agun, pemerintah perlu mempercepat reformasi birokrasi, dan kini yang dibutuhkan adalah panduan baku, yakni Undang-undang ASN, karena perkembangan Indonesia setelah reformasi memang begitu cepat dan terbuka. 

Penerapan demokrasi multipartai dan sistem presidensial memaksa presiden membentuk pemerintahan koalisi yang cenderung tidak stabil. Karena itu, untuk menjaga agar pelayanan publik dan pelaksanaan fungsi pemerintahan berjalan stabil, perlu dibangun ASN profesional dan independen dari struktur politik pemerintahan.

“Di sini perlu dipisahkan secara tegas antara jabtan politik yang harus netral dari intervensi politik, serta harus ada pelarangan PNS menjadi anggota parpol,” tegasnya.

Agun mengatakan Indonesia seharusnya dapat mencapai prestasi lebih baik  dalam tata pemerintahan, pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan, tetepi terkendala oleh rendahnya kapasistas kelembagaan aparatur negara dan sektor swasta.

Dikatakan dia, pelayanan publik disektor kesehatan dasar, penyediaan air bersih, kebersihan, dan transportasi umum masih jauh dari kebutuhan masyarakat menengah. Kinerja Indonesia dalam pencapaian 12 sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) juga belum ada peningkatan signifikan.

Desentralisasi pemerintahan selama 10 tahun pertama reformasi telah menciptakan jaringan pemerintahan sub-nasional yang sangat besar dan kompleks di 33 provinsi, 497 kabupatren/kota. Untuk memobolisasi jaringan besar yang mampu mencapai sasaran-sasaran pembangunan, diperlukan ASN profesional dan memiliki stabilitas tinggi.

Agun mengutip data yang dikeluarkan Bank Dunia, efektivitas pemerintahan sejak 2002 menunjukkan trend naik, tetapi belum signifikan. Hal itu karena efektivitas pemerintahan masih rendah, pelayanan publik semakin tertinggal dan kesejahteraan pegawai dan pensiunan masih belum memadai.

UU ASN diharapkan menjadi pengatur reformasi birokrasi. Di dalamnya akan mengatur manajemen sumber daya ASN, penataan kelembagaan, pengadaan pegawai ASN dan aparatur eksekutif senior, tentang jabatan dan pengembangan karir, promosi dan penilain kerja.

Selain itu juga mengatur soal penggajian, tunjangan, kesejahteraan, penghargaan terhadap ASN, perlindungan, pemberhentian pegawai ASN, hak menduduki jabatan negara, dan masalah organisasi para ASN, serta sistem informasi dan penyelesaian sengketa.

Hal yang tak boleh dilewatkan adalah masalah ledakan pensiun yang dipastikan akan terjadi pada dekade 2010-2024. Menurut Agun, Bank Dunia memperhitungkan pada 2010-2014 jumlah PNS yang memasuki pensiun mencapai 2,5 juta orang, dan saat ini saja jumlah pensiunan 2,43 juta orang.

“Sehingga pada 2015 total pensiunan mencapai 4,9 juta orang, atau lebih besar dari PNS sekarang yakni 4,7juta orang. Ledakan pensiunan ini harus diantisipasi, terkait gaji pensiunan yang nantinya diperkirakan mencapai Rp90 triliun,” tegasnya.

                                          Rombak UU Kepegawaian

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan rencananya RUU ASN akan merombak secara dramatis UU yang mengatur tentang kepegawaian yang ada, Dulu di era Orde Baru pernah ada UU Pokok Kepegawain No. 8 Tahun 1974, kemudian diperbarui dimasa reformasi, dan dalam pembahasan RUU ASN ini.

“Sekarang saya ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya reformasi birokrasi ini, karena dari sejarah ini merupakan kunci sebuah negara berhasil atau tidak dalam meletakan dasar-dasar berdemokrasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Priyo menerangkan, dahulu di era Orde Baru sebagus apapun sistem aparatur sipil, tetap timbul kritikan, dimana UU Kepegawaian tersebut didesain khusus untuk menjadikan monoloyalitas seluruh aparatur birokrasi; PNS harus loyal tunggal kepada pemerintah dan partai pendukung pemerintah saat itu.  (kh)

Dibaca 2122 kali

Tinggalkan komentar....